Pengontrak Jalan & Pemerintah Desa Air Hitam Kurang Bertangungjawab

Jalan yang di kontrakan di Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong menuju ke kota kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) tidak penuhi harapan masyarakat karena di sepanjang badan jalan kini berlubang cukup dalam. Lubang bertambah parah saat musim hujan tiba, jalan berubah menjadi kubangan. Lain lagi ceritanya bila musim panas atau kemarau, debu berterbangan sehingga mengganggu penduduk sekitar dan pengangkutan hasil pertanian masyarakat.

Baca lebih lanjut

Geliat Ekonomi Masyarakat Air Hitam Berkat CU Amarta

Logo CU AmartaDesa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumut merupakan desa yang sangat tertinggal sejak tahun 1970an. Kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan karena tanahnya yang berkontur gambut membuat desa ini sangat sulit untuk berhubungan dengan pihak luar, karena jalan yang tidak pernah baik. Untuk menembus ke luar dari desa ke pusat kota kabupaten, waktu itu, bisa memakan waktu 2 hari 2 malam. Begitu juga akses informasi yang sangat minim. Padahal, saat itu, daerah ini merupakan penghasil padi berkualitas dan terbaik di Sumatera Utara.

Baca lebih lanjut

Pertanian Meningkat Karena Mendapat Pembangunan PNPM

Jalan Sawah PNPMDesa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utar pada tahun anggaran 2013 ini dipastikan memperoleh enam proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), skema Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Hal ini merupakan penerimaan terbanyak dari desa-desa lain yang ada di kecamatan Kualuh Leidong.

Baca lebih lanjut

Warga Memanfaatkan Jalan PNPM Pada Musim Turun Sawah

Turun-SawahWarga dusun Teluk Pulai Tengah, Desa Teluk Pulai Dalam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara hanya memanfaatkan jalan pada waktu musim turun sawah hingga masa panen, yaitu pada bulan Agustus hingga bulan April. Karena jalan yang dibangun oleh PNPM PISEW REGULER tahun anggaran 2010 dengan volume panjang 872 meter, lebar 4 meter dan tinggi 70 centimeter menelan biaya sebesar Rp  48.000.000 ini, diperuntukan pengangkutan hasil pertainan menuju areal persawahan dan tidak ada warga yang bermukim disana, sehingga aktifitas warga praktis pada saat musim tanam saja.

Baca lebih lanjut

Perdes Partisipatif untuk Kemandirian Masyarakat

Seminar Peluncuran & Bedah Buku Modul Pembuatan Peraturan Desa di Langkat.

Seminar Peluncuran & Bedah Buku Modul Pembuatan Peraturan Desa di Langkat.

Pembentukan peraturan desa (Perdes) yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa khususnya. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya untuk membuat Perdes yang baik itu perlu dikaji dulu potensi desanya atau hambatannya, sehingga masyarakat bisa menyimpulkan Perdes ini penting atau tidak. Artinya, jangan sampai Perdes ini jadi beban bagi masyarakat. Sebab tanpa dukungan masyarakat, Perdes ini pun tidak akan berjalan dengan baik.

Baca lebih lanjut

Partisipasi Warga Air Hitam dalam Merawat Jalan Bantuan PNPM Pisew

Jalan PNPMKeberhasilan PNPM juga merupakan keberhasilan masyarakat yang akan memperoleh manfaat langsung, oleh sebab itu partisipasi dan keswadayan masyarakat akan sangat menetukan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh. seperti yang dilakukan Masyarakat Dusun Sidomakmur, Desa Air Hitam, Kecamatana Kulauh Leidong, Labuhan Batu Utara (Labura) yang sangat proaktif melakukan perawatan secara bergotong-royong sehingga sampai saat ini pengerasan jalan dari program PNPM masih baik dan dapat dinikmati.

Baca lebih lanjut

Masyarakat Belum Puas dengan PNPM

Jalan-PNPM-2Beberapa calon kelompok pelaku PNPM dari Lembaga Keswadayaan Desa (LKD), Desa Air Hitam, kecamatan Kualuah Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kecewa dengan ketua LKD desa Air Hitam. Pasalnya calon LKD tersebut sudah menyetor biaya kepengurusan pencairan dana proyek PNPM tahun anggaran 2012 sebesar Rp 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) demi untuk mencairkan 1 paket dana PNPM, namun sampai saat ini proyek tersebut belum terealisasi.

Baca lebih lanjut

Masyarakat Bangun Rejo Tidak Rawat Jalan PNPM

Jalan-PNPM-3Adanya Program PNPM adalah dari oleh dan untuk masyarakat ketidak perdulian masyarakat akan membuat sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana PNPM akan cepat rusak dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya. Kondisi ini dialami oleh masyarakat dusun Bangun Rejo, desa Air Hitam, kecamatan Kualu Leidong, Labuhan Batu Utara (Labura).

Jalan lorong dusun Bangun Rejo, Pasar Satu, desa Air Hitam, telah mendapatkan paket pengerasan jalan oleh PNPM PISEW dengan volume 3 X 275 meter. Proyek ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Maret 2012 dan selesai tanggal 31 Juli 2012. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 46,704,000,- ini memang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di dusun tersebut.

Baca lebih lanjut

Masyarakat Bersyukur Atas Pemmbangunan PNPM di Air Hitam

Jembatan PNPMKeberadaan program PNPM sejauh ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan PNPM masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, hanya saja  PNPM belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan.

Program PNPM Mandiri memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat  pedesaan terpencil yang jarang tersentuh pembangunan pemerintah, namun demikian program tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca lebih lanjut

Sei Sijenggi Pelopori Penyusunan RPJMDesa Partisipatif

Pel-PerdesBerdasarkan Permendagri No. 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 6 menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.”

Baca lebih lanjut